Surat Terbuka Untuk Masyarakat dan Pemerhati Hukum Indonesia

Kasus Jessica Kumala Wongso memang menjadi magnet perhatian publik. Kasus ini bahkah sampai menarik  para praktisi hukum untuk memperdebatkannya baik melaui forum maupun melalui jawab-menjawab press release. Kami, selaku praktisi dan akademisi hukum muda yang tergabung dalam forum yang bernama Perkumpulan Akademisi Praktisi Hukum Indonesia (PAPHI) terpanggil untuk merespons pandangan Saudara Hotman Paris Hutapea yang kami pandang bersifat intrusif terhadap independensi hakim dalam memutus. Mengingat agar tidak bersifat sama intrusif dengan Saudara Hotman Paris Hutapea, maka kami menurunkan rilis ini menunggu vonis hakim terhadap kasus Jessica.

Untuk itu, maka PAPHI memberikan pernyataan sebagai berikut:

Pengacara Hotman Paris Hutapea mengeluarkan press release yang sensasional dengan memberi opsi terbatas pada pembubaran MK atau membebaskan Jessica. Press release ini lantas ditanggapi dengan sumir oleh seorang pengacara perempuan yang berujung pada tanggapan Hotman berikutnya. Secara singkat, kami memandang Saudara Hotman Paris Hutapea hanya kurang bersabar dalam mempelajari kasus ini berikut putusan Mahkamah Konstitusi yang ia dengung-dengungkan atau mungkin saudara Hotman Paris Hutapea hanya perlu taat pada spesialisasi ilmu mengingat dirinya sebenarnya berspesialisasi di dalam Hukum Kepailitan (agar tidak muncul pendapat yang potential blunder).

Ada beberapa poin Hotman ajukan. Poin pertama, ia berpendapat bahwa MK mengubah isi undang-undang. Jika dibaca dengan santai, putusan MK ini tidak mengubah undang-undang. Putusan MK ini lebih kepada memberikan tafsir terhadap frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 26 (A) UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal demikian lazim dilakukan MK dan dikenal dengan Konstitusional Bersyarat atau sederhananya suatu pasal dari aturan hukum tidak bertentangan dengan UUD sejauh ditafsirkan seperti apa yang MK putuskan. Hal itu tercermin pada kalimat :

.…..sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen           Elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan      Kepolisian, Kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang berdasarkan                 undang-undang…….

Poin selanjutnya yakni Hotman mendesak hakim membebaskan Jessica. Terlalu sederhana untuk menempelkan argumentasi minim elaborasi dalam somasi Hotman dengan seruan Hotman kepada hakim untuk membebaskan Jessica. Argumentasi dari beberapa pengacara pada kantor hukum Lucas, S.H & Partners tidaklah meleset dalam menjawab release dan seruan Hotman. Putusan MK ini sebenarnya bersifat penegasan terhadap apa yang diatur oleh Pasal 31 ayat (2) UU ITE di mana terhadap Informasi Elekstronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dilarang melakukan intersepsi.

Intersepsi terhadap kedua bukti elektronik yang bersifat non-publik ini menjadi sah dilakukan jika yang mengintersepsi memang memiliki hak yang timbul dari aturan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum. Artinya, Pasal 31 ayat (2) UU ITE sudah cukup jelas melindungi hak-hak privasi setiap warganegara untuk merasa aman dari intersepsi yang melawan hak. Putusan MK ini tidak memunculkan hal yang istimewa dan baru sebenarnya.

CCTV tentu saja mengandung informasi yang bersifat publik mengingat alat tersebut diinstal pada ruang-ruang yang bersifat publik untuk menangkap aktivitas-aktivitas yang bersifat publik pula. Ditambah lagi, Pasal 31 ayat (3) UU ITE semakin mempertegas hal tersebut. Dalam pasal ini dikatakan jika intersepsi dilakukan dalam rangka penegakan hukum, maka hal itu dilakukan atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi penegak hukum lainnya. Dalam konteks CCTV, perekaman peristiwa oleh CCTV tidak dilakukan dalam rangka penegakan hukum, melainkan untuk tujuan pengamanan (meski jika kemudian terjadi kejahatan yang terekam oleh CCTV, alat CCTV tersebut dapat digunakan untuk menjadi bukti).

Sebenarnya, jika Hotman Paris dapat lebih bersabar diri dalam membaca Putusan MK No. 20 /PUU-XIV/2006 tersebut, ia akan menemukan pada Halaman 11, Setya Novanto mendalilkan hal yang sama dengan argumentasi kami di atas yakni rekaman oleh Ma’roef Sjamsudin (Dirut PT. Freeport Indonesia) terhadap dirinya tidaklah sama dengan rekaman CCTV, karena menurutnya rekaman CCTV dilakukan di ruang publik sehingga informasinya bersifat publik.

Hotman malah meneruskan “jawab-jinawabnya” dengan mengeluarkan release untuk kedua kali. Judulnya tidak tanggung-tanggung: Somasi Terbuka Terhadap Para Doktor dan Profesor Hukum dan Para Ahli. Berita terakhir di media massa elektronik bahkan menulis tentang sayembara berhadiah Lamborghini dari Hotman kepada siapapun yang bisa menyadarkan ahli toksikologi dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam pemberitaan, Hotman memberi kesan miring kepada kredibilitas keahlian par ahli a charge tersebut.

Dengan demikian, rekaman CCTV sebagai bukti di persidangan Jessica dapat dikategorikan sebagai bukti yang sah dan didapat dengan cara yang tidak melawan hukum. Bukti CCTV tidak dapat memenuhi kriteria exclusionary rules. Exclusionary rules di negara-negara dengan sistem hukum yang maju memiliki implikasi serius yakni apabila bukti tersebut didapat dengan cara melawan hukum, maka keseluruhan proses hukum terhadap seorang terdakwa harus dipandang turut melawan hukum (mengacu kepada doktrin a fruit of the poisonous tree). Kami yakin, argumentasi Hotman senada dengan doktrin tersebut, entah apakah Hotman dengan sadar membaca yurisprudensi hakim agung Amerika Serikat, Felix Frankfurter dalam putusan Nardone v United States (1939).

Namun, sebagaimana telah dikemukakan di atas, bukti CCTV tersebut tidak melawan hukum, maka seyogyanya diterima oleh hakim. Untuk itu, Hotman hanya butuh sedikit bersabar untuk membiarkan hakim bekerja dengan segala fakta persidangan yang telah mengemuka atau apa yang di Belanda dikenal dengan bewijskracht. Lagipula, dengan disorotnya persidangan Jessica ini oleh banyak media massa sedemikian rupa, akan sangat beresiko bagi majelis hakim untuk tidak menjalankan fungsinya dengan independen.  

Menurut kami, Hotman perlu menahan diri untuk tidak bertindak terlalu jauh. Publik mungkin  memahami bahwa ada hal yang tidak pada tempatnya di dalam kasus Jessica ini. Meski demikian, tidak berarti Hotman dapat menyerang imparsialitas proses persidangan yang masih berjalan hingga saat ini. Tentu saja kami tidak ingin Jessica dihukum jika memang bukan dirinya yang diyakini hakim sebagai pembunuh Myrna Wayan Salihin. Tetapi juga kami tidak ingin intervensi dari opini publik seperti ini malah mengganggu independensi hakim dalam memutus. Di negara-negara dengan sistem hukum yang telah maju, pernyataan-pernyataan mempengaruhi imparsialitas pengadilan ini dapat dikategorikan penghinaan terhadap pengadilan dari aspek scandalizing the court. Untunglah di Indonesia hal tersebut belum diatur.

 

Salam Hormat,

Jakarta, 27 Oktober 2016

 

 

Ryan Casidy, S.H.                                                      Ariehta Eleison, S.H.

Awaludin Marwan, S.H., M.H, MA,                 Muhtar Said, S.H., M.H.

Abdurrahman Sidiq, S.H.                                      David Bayu Narendra, S.H., M.H.

Valentino R. Korompis, S.H., MKn.                  Ade Adhari, S.H.,M.H.

Dr Ahmad Redi, S.H.,M.H.

We are ready.
Chat with us
Free Consultation
Powered by