Status Tagihan Buruh dalam Proses Kepailitan

Oleh: Valentino R. Korompis

Suatu debitor yang diputus oleh Pengadilan Niaga berada dalam status Pailit tentu saja memiliki dampak-dampak hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”). Dampak hukum jika debitor dinyatakan pailit adalah, perusahaan tersebut, demi hukum akan kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 24 ayat (1) UU 37/2004). Hal ini berarti debitor tidak dapat melaksanakan usaha seperti biasanya dan harus memberhentikan seluruh kegiatan operasional kecuali adanya persetujuan panitia kreditor sementara, atau jika tidak ada panitia kreditor maka harus ada penetapan hakim pengawas agar debitor dapat melangsungkan usahanya (Pasal 104 UU 37/2004).

Berhentinya usaha dari debitor tentu mengakibatkan buruh yang bekerja ditempat debitor tidak memiliki pekerjaan lagi. Buruh dapat melakukan pemutusan hubungan kerja atau kurator dapat melakukan pemutusan hubungan kerja atas buruh yang masih bekerja dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya (Pasal 39 ayat (1) UU 37/2004). Adanya PHK yang terjadi tentu menimbulkan hak-hak bagi para buruh untuk mendapatkan sisa upah yang belum dibayarkan ataupun pesangon dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) upah yang terutang dan hak-hak lainnya menjadi utang harta pailit.

Berdasarkan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”) menentukan “dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.” Pasal 95 ayat (4) UU 13/2003 mendudukkan status tagihan buruh sebagai kreditor preferen yaitu kreditor yang kedudukannya didahulukan oleh undang-undang. Namun terdapat tingkatan untuk kreditor preferen dan kadang kali tingkatan tersebut saling bentrok dalam masalah pemenuhan pembayaran. Karena kondisi inilah maka pada 17 Juni 2013 terdapat pengajuan judicial review atas Pasal 95 ayat (4) UU 13/2003 ke Mahkamah Konstitusi.

Atas pengajuan judicial review tersebut maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 pada intinya memutuskan dan menentukan bahwa upah pekerja yang terhutang kedudukannya di atas kreditor lainnya termasuk kreditor separatis. Sehingga hasil penjualan aset yang dijaminkan pada kreditor separatis harus digunakan untuk membayar upah terutang buruh. Sedangkan untuk hak-hak buruh lainnya tetap berkedudukan sebagai preferen namun di bawah kreditor separatis. Akan tetapi meskipun begitu hak-hak buruh lainnya didahulukan dari kreditor preferen lainnya.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan kepastian hukum bagi para buruh dalam mengajukan penagihan karena tagihan mereka dilindungi dan jelas kedudukannya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, bagaimana jika ternyata dalam suatu perkara kepailitan seluruh aset debitor telah dijaminkan? Dengan cara apa buruh dapat menuntut hak-hak lainnya ?

Singkat kata, buruh dapat melakukan negosiasi dengan kreditor separatis untuk membayarkan hak-hak lain mereka. Jika terjadi kesepakatan maka kesepakatan tersebut diserahkan kepada kurator untuk dilaksanakan pada saat dilakukannya pembagian sesuai dengan tagihan para kreditor.

We are ready.
Chat with us
Free Consultation
Powered by