Perubahan atas Perjanjian Perdamaian yang Telah Disahkan oleh Pengadilan Niaga

Oleh: Valentino R. korompis

Dalam suatu perkara baik kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), debitor diberikan kesempatan oleh Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”) untuk mengajukan rencana perdamaian (Pasal 144 (untuk Kepailitan) jo Pasal 265 (untuk PKPU) UU 37/2004). Dengan adanya rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor, maka para kreditor diwajibkan untuk membahas bersama dengan debitor terkait rencana perdamaian tersebut dan nantinya akan dilakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah rencana perdamaian tersebut diterima atau ditolak oleh para kreditor.

Terdapat kuorum yang harus dicapai agar suatu rencana perdamaian dapat disahkan oleh pengadilan (Homologasi). Jika ditilik dari UU 37/2004 terdapat perbedaan kuorum yang harus dipenuhi untuk rencana perdamaian di kepailitan dan PKPU. Dalam kepailitan, rencana perdamaian dapat disahkan oleh pengadilan jika disetujui oleh minimal 1/2 jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat pemungutan suara dan mewakili minimal 2/3 dari jumlah total piutang konkuren (Pasal 151 UU 37/2004). Dalam PKPU, rencana perdamaian dapat disahakan oleh pengadilan jika disetujui oleh minimal 1/2 jumlah kreditor separatis yang hadir dalam rapat pemungutan suara dan mewakili minimal 2/3 dari jumlah total piutang separatis dan  1/2 jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat pemungutan suara dan mewakili minimal 2/3 dari jumlah total piutang konkuren (Pasal 281 UU 37/2004).

Selain syarat yang disebutkan di atas memang masih terdapat syarat-syarat agar dapat disahkannya suatu rencana perdamaian yang dapat dibaca pada Pasal 159 ayat (2) UU 37/2004 untuk kepailitan dan pada pasal 285 ayat (2) UU 37/2004 untuk PKPU. Yang akan kita bahas dalam artikel kali ini adalah apakah suatu perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan niaga (Homologasi) dapat dilakukan perubahan ?

Perlu diketahui bersama ketika suatu rencana perdamaian disahkan oleh pengadilan niaga (Homologasi) dan pengesahan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap maka baik Kepailitan atau PKPU dianggap telah berakhir (Pasal 166 ayat (1) jo Pasal 288 UU 37/2004). Beranjak dari ketentuan ini maka dapat ditarik kesimpulan kondisi debitur dalam pelaksanaan perjanjian perdamaian sudah lepas dari status dalam pailit ataupun dalam PKPU.

Dengan hilangnya status dalam pailit ataupun dalam PKPU terhadap debitor maka perjanjian perdamaian menjadi suatu perjanjian yang perlu untuk dilaksanakan dengan iktikad baik oleh debitor. Ada prestasi yang harus dipenuhi oleh debitor dan ada hak yang timbul pada kreditor yang harus dipenuhi oleh debitor.

Jika debitor mengalami kesulitan dalam pelaksanaan perjanjian perdamaiannya, apakah bisa dilakukan negosiasi ulang atas perjanjian perdamaian tersebut ? Menurut hemat Saya hal tersebut dimungkinkan, dengan alasan :

  1. Tidak ada satupun ketentuan dalam UU 37/2004 yang menerangkan mengenai larangan negosiasi atas perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan niaga (Homologasi). Karena posisi dari debitor setelah perjanjian perdamaian disahkan adalah sudah bukan dalam kepailitan ataupun PKPU maka negosiasi atas perdamaian dilakukan berdasarkan kesepakatan debitor dan para kreditornya.
  2. Perjanjian perdamaian bukan merupakan perjanjian yang tidak dapat dinegosiasikan ulang, karena dalam pelaksanaannya bisa terjadi hal-hal yang di luar ekspetasi debitor yang tidak terpikirkan pada saat pengajuan proposal penawaran perdamaian.
  3. Negosiasi dapat dilakukan dengan catatan dilakukan terhadap seluruh kreditor dari debitor dan bukan hanya beberapa kreditor saja, seluruh kreditor harus setuju dengan perubahan yang akan dilakukan atas perjanjian perdamaian agar perjanjian perdamaian tersebut dapat dirubah.

Dengan demikian perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan niaga (Homologasi) dapat dilakukan perubahan/addendum dengan catatan semua perubahan yang diajukan oleh debitor disetujui oleh para kreditornya.

Namun timbul satu pertanyaan lagi, apakah perubahan atas perjanjian perdamaian tersebut perlu lagi untuk mendapatkan pengesahan dari pengadilan niaga? Berdasarkan Pasal 166 ayat (1) jo Pasal 288 UU 37/2004 sudah dengan tegas menentukan bahwa setelah perjanjian perdamaian disahkan oleh pengadilan niaga (Homologasi) maka kondisi pailit atau PKPU debitor dinyatakan berakhir. Dengan demikian tidak ada lagi sangkut paut dari pengadilan niaga karena telah berakhirnya status pailit atau PKPU. Akibatnya perubahan/addendum atas perjanjian perdamaian dapat dilakukan dengan membuat perjanjian perubahan atau addendum atas perjanjian perdamaian tersebut.

We are ready.
Chat with us
Free Consultation
Powered by