Kasus Penistaan Agama Ahok

Oleh : Valentino Revol Korompis, S.H., M.Kn.

Sekitar 2 (dua) bulan terakhir ini tepatnya dari bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun 2016 Indonesia seolah-olah disibukkan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Gubernur non-aktif DKI Jakarta Ir. Basuki Tjahaja Purnama (selanjutnya disebut “AHOK”). Melalui sebuah video yang beredar diduga telah menistakan agama Islam dengan menyebut kata “dibohongi pakai surat Al-Maidah 51” dan akhirnya merespon perkataan tersebut pada tanggal 4 November 2016 telah terjadi demo yang meminta agar Ahok dipidana. Tepat pada hari Selasa tanggal 16 November 2016 pukul 10.00 WIB dalam siaran pers yang dilakukan oleh Mabes Polri secara resmi meningkatkan status perkara ke tingkat penyidikan dan menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam dugaan pelanggaran tindak pidana penistaan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Saya bukan seorang Muslim yang mengerti mengenai Al-quran ataupun seorang yang ahli bahasa Arab yang dapat mengerti mengenai isi dari surat Al-Maidah 51. Yang ingin saya sampaikan hanyalah mengenai pemahaman saya secara logis atas kasus ini yang akan saya bahas secara netral berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Berdasarkan Pasal 156 huruf a KUHP menentukan bahwa :

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

  1. yang pada pokoknya bcrsifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut diIndonesia;
  2. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari ketentuan ini secara kasat mata memang dapat disimpulkan apa yang dilakukan oleh Ahok merupakan penistaan agama karena Ahok menyatakan bahwa jangan sampai orang-orang dibohongi pakai Al-Maidah 51 padahal Al-Maidah 51 merupakan ayat dari Al-Quran yang merupakan kitab suci dari para saudara yang beragama Islam. Adanya penggunaan kata dibodohi memakai salah satu ayat Al-Quran tentu saja merupakan suatu penghinaan terhadap agama Islam. Lebih lanjut mengingat Ahok merupakan seseorang yang bukan beragama Islam semakin menyudutkan posisinya karena bagaimana mungkin seseorang yang bukan beragam Islam berani-beraninya menyatakan bahwa orang dapat dibohongi dengan menggunakan ayat dalam Al-Quran.

Namun ternyata dalam perkembangan ternyata terdapat video yang menunjukkan seorang petinggi dari ormas Islam di Indonesia menyatakan hal yang serupa dalam ceramah/khotbahnya, lebih parahnya lagi dalam video itu secara jelas petinggi tersebut menyatakan bahwa terdapat ulama-ulama yang tidak benar yang membodohi umat-umatnya. Hal ini kemudian dikonfirmasi oleh petinggi ormas Islam tersebut dan menyatakan bahwa dirinya adalah seorang Muslim sehingga memiliki pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran sehingga dapat menyatakan hal-hal tersebut.

Dalam Pasal 156 ayat a KUHP sama sekali tidak ada unsur bahwa seseorang yang melakukan penistaan agama harus merupakan orang yang tidak beragama sama dengan agama yang dinistakan atau dinodai tersebut, hal inilah yang menjadi tanda tanya besar, mengapa seorang petinggi ormas Islam yang menyatakan hal-hal yang sama persis dengan yang dikatakan Ahok tidak dilaporkan dan diproses secara hukum hanya karena orang tersebut beragam Islam dan Ahok tidak beragam Islam ??

Inilah yang menjadi dasar bagi saya untuk menilai bahwa terdapat politisasi dan kriminalisasi atas kasus yang menimpa Ahok. Jika kita merupakan negara hukum yang adil maka SUDAH SEHARUSNYA petinggi ormas Islam tersebut dilaporkan atas dasar Pasal 156 ayat a KUHP karena secara jelas yang bersangkutan telah menghinan Al-Quran dan juga para ulama yang dikatakan membohongi umatnya dengan menggunakan ayat-ayat dalam Al-Quran.

Akan tetapi tidaklah menjadi masalah bagi saya jika petinggi tersebut tidak dilaporkan ke pihak Kepolisian karena yang ingin saya tekankan di sini adalah Ahok hanyalah merupakan korban dari politisasi karena sepak terjang dari beliau yang luar biasa selama memimpin DKI Jakarta dan juga dalam upayanya memberantas korupsi dalam birokasi DKI Jakarta.

Dengan ditetapkannya Ahok sebagai tersangka menurut saya pribadi merupakan hal yang tepat dan merupakan win-win solution karena :

  1. Meskipun menjadi tersangka Ahok tetap bisa menjadi calon gubernur DKI Jakarta sampai adanya putusan yang final dan mengikat apakah beliau bersalah atau tidak. Status tersangka tidak menggugurkan hak Ahok untuk mencalonkan diri.
  2. Meskipun nantinya dilakukan penangkapan terhadap Ahok, Ahok tetap bisa mengajukan penangguhan penahanan menjadi tahanan kota mengingat beliau perlu untuk melakukan kampanye berkaitan dengan pencalonannya.
  3. Meskipun lanjut ke pengadilan masih ada kesempatan bagi Ahok untuk dinyatakan lepas. Karena apa yang diucapkan/dilakukan bukan merupakan tindak pidana.

Yang paling penting dari penetapan tersangka ini adalah tidak mungkin lagi ada aksi demo lanjutan dengan dalih “penistaan agama oleh Ahok” yang kemungkinan dapat mengakibatkan kerusuhan.

Demikian pendapat singkat dari saya semoga dapat menjadi bacaan yang menarik.

 

Jakarta, 16 November 2016

VRK

We are ready.
Chat with us
Free Consultation
Powered by