Kebijakan Countercyclical Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Oleh: Dedi Putra S.H.

Pada tanggal 17 April 2020, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menerbitkan Peraturan No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (“COVID-19”) bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-bank (“POJK 14/2020”). Tujuan diterbitkannya POJK 14/2020 adalah sebagai dasar hukum dalam mendorong optimalisasi kinerja Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank berupa perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya (“LJKNB”) agar dapat menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi selama pandemi COVID-19 berlangsung.

Legal Alert ini membahas (A) batas waktu penyampaian laporan berkala; (B) penilaian kemampuan dan kepatutan; dan (C) penetapan kualitas aset pembiayaan, restrukturisasi pembiayaan, dan pembiayaan baru.

A. Batas Waktu Penyampaian Laporan Berkala

OJK telah memperpanjang batas waktu penyampaian dan/atau pengumuman laporan berkala bagi LJKNB. Laporan tersebut wajib disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data OJK dengan batas waktu penyampaian laporan diperpanjang:

  1. selama 14 hari kerja untuk periode laporan bulanan dan triwulanan;
  2. selama satu bulan untuk periode laporan semesteran; dan
  3. selama dua bulan untuk periode laporan tahunan.

Laporan berkala sebagaimana disebutkan pada poin ke-1 dan ke-2 di atas disampaikan pada hari kerja berikutnya apabila batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari libur nasional. Selanjutnya, periode penyampaian laporan khusus untuk perusahaan terbuka dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penyampaian laporan berkala di sektor pasar modal termasuk Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

B. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Selain mekanisme tatap muka di kantor OJK, POJK 14/2020 mengatur penilaian kemampuan dan kepatutan LJKNB dilakukan melalui media video conference terutama untuk calon pihak utama yang:

  1. tidak dicalonkan oleh LJKNB yang sedang dikenai sanksi pembekuan kegiatan usaha atau pembatasan kegiatan usaha;
  2. tidak diindikasikan melakukan pelanggaran prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan;
  3. tidak diindikasikan melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pihak tertentu (sehingga dapat merugikan hak-hak pihak lainnya);
  4. pernah disetujui menjadi pihak utama karena memenuhi persyaratan integritas; dan/atau
  5. lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan melalui media video conference hanya berlaku selama masa COVID-19 berlangsung.

C. Penetapan Kualitas Aset Pembiayaan, Restrukturisasi Pembiayaan, dan Pembiayaan Baru

Penetapan asset pembiayaan, rekstrukturisasi pembiayaan, dan pembiayaan baru akan dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

Penetapan kualitas aset pembiayaanPenetapan kualitas aset pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak COVID-19 (“Debitur”) dengan plafon sampai dengan 10 miliar rupiah dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah. Plafon tersebut berlaku baik untuk satu Debitur atau satu proyek. Penerapan penetapan aset pembiayaan tersebut wajib dilaporkan kepada OJK untuk periode Juni 2020, September 2020, Desember 2020 dan Maret 2021 selambat-lambatnya pada akhir bulan setelah periode pelaporan.
Restrukturisasi pembiayaanLJKNB dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan memperhatikan hal paling sedikit sebagai berikut: adanya proses dan kebijakan restrukturisasi pembiayaan terhadap Debitur dari pihak pemilik dana yang ditandatangani oleh pejabat berwenang khusus untuk pembiayaan bersama (joint-financing) dan pembiayaan penerusan (channeling); permohonan restrukturisasi yang diajukan oleh Debitur; dan/atau adanya penilaian kelayakan restrukturisasi dari LJKNB. Kualitas aset berupa pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.
Pembiayaan baruLJKNB dapat memberikan pembiayaan baru kepada Debitur berdasarkan analisis pembiayaan yang memadai untuk memberikan keyakinan atas itikad baik dan kemampuan pelunasan pembiayaan Debitur sesuai dengan masing-masing perjanjian; Penetapan kualitas pembiayaan baru wajib dilakukan terpisah dari kualitas aset pembiayaan yang diberikan sebelumnya; Penetapan kualitas aset wajib dilakukan:untuk pembiayaan baru dengan plafon pembiayaan sampai dengan 10 miliar rupiah (berlaku kualitas aset pembiayaan sebagaimana disebutkan pada baris pertama di atas); danuntuk pembiayaan baru dengan plafon pembiayaan yang melebihi 10 miliar rupiah (berlaku kualitas aset pembiayaan sesuai dengan peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset termasuk peraturan pelaksananya).Penerapan hal di atas wajib dilaporkan kepada OJK sesuai dengan periode yang telah disebutkan di atas.

Penerapan penetapan kualitas aset pembiayaan, restrukturisasi pembiayaan, dan pembiayaan baru bagi Debitur hanya berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun.

LJKNB yang memiliki kebijakan tertentu terhadap Debitur harus memiliki kebijakan terkait penetapan Debitur yang dibuat dalam bentuk pedoman yang ditandatangani oleh direksi. Pedoman tersebut paling sedikit memuat:

  1. kriteria Debitur; dan
  2. sektor ekonomi yang terkena dampak penyebaran.
We are ready.
Chat with us
Free Consultation
Powered by