Oleh: Valentino R. Korompis Suatu debitor yang diputus oleh Pengadilan Niaga berada dalam status Pailit tentu saja memiliki dampak-dampak hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”). Dampak hukum READ MORE
Oleh: Dedi Putra S.H. Pada tanggal 17 April 2020, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menerbitkan Peraturan No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (“COVID-19”) bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-bank (“POJK 14/2020”). Tujuan diterbitkannya POJK 14/2020 adalah sebagai READ MORE
By Dedi Putra S.H. Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan No. 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di READ MORE
Oleh: Dedi Putra S.H. Pada tanggal 1 April 2020, BKPM menerbitkan Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (“Peraturan BKPM No. 1”). Legal Alert ini membahas tentang pedoman untuk mendapatkan hak akses READ MORE
Oleh: Dedi Putra S.H. Dalam legal alert berikut akan dibahas mengenai definisi dan pembagian keadaan kahar, dampak COVID-19 sebagai suatu keadaan kahar dan langkah-langkah penyelesaiannya serta keberlakuan COVID-19 yang tidak diatur sebagai suatu keadaan kahar dalam perjanjian. Keadaan Kahar dan READ MORE
Oleh: Dedi Putra S.H. Beberapa isu hukum yang muncul sehubungan dengan Omnibus Law ini adalah sebagai berikut: A. penerapan, Manteri Muatan, dan Konsekuensi Omnibus Law serta Pilihan Asas sebagai Instrumen Penyelesaian conflict of norm; B. wilayah yang diatur dalam Omnibus READ MORE
Oleh: Fajar Pambudiinfo@kcaselawyer.com Dalam dunia usaha, penciptaan mekanisme pengurusan izin usaha yang sederhana, bersih dan transparan merupakan sebuah syarat utama agar investasi terus bertumbuh di dalam suatu Negara. Indonesia, sebagai salah satu Negara yang kegiatan investasinya terus bertumbuh dari tahun READ MORE
Oleh: Valentino Revol Korompis- Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat “KUHAP”) yang merupakan hukum pidana formil yaitu hukum yang mengatur mengenai bagaimana cara seorang penegak hukum menangani suatu perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan. Suatu READ MORE
Oleh: Yudistira Adipratama- Pembuatan Perjanjian Perkawinan atau yang biasa disebut dengan Prenuptial Agreement merupakan hal yang populer dilakukan oleh pasangan-pasangan muda yang akan menikah. Hal tersebut dikarenakan banyaknya manfaat serta adanya implikasi bisnis bagi pasangan yang memiliki usaha. Fakta sederhana untuk READ MORE
By: Yudistira Adipratama- Pursuant to the newest regulation from Indonesian Financial Service Authority (“FSA”) No. 77/POJK.01/2016 dated 29th December 2016 on Lending Service Based on Technology System, there are several provisions which must be fulfilled to enable Fintech activity in READ MORE